7 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Paling Terkenal

7 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Paling Terkenal

Sahabat Hitz, mestinya selama belajar sejarah di sekolah, tentunya kalian mengenal para gubernur jenderal yang memerintah Indonesia atau Hindia Belanda selama penjajahan. Dari berdirinya VOC di tahun 1602 hingga kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, kemudian dilanjutkan masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga tahun 1949, jumlah gubernur jenderal sudah sampai ratusan! Di antara ratusan gubernur jenderal itu, terdapat 7 Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang paling terkenal. Siapa saja mereka? Baca artikel ini sampai habis!

1. Pieter Both (Memerintah tahun 1610-1614)

Siapa yang tidak kenal Pieter Both? Beliau adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang berkuasa di Hindia Belanda. Meskipun ketenarannya masih kalah dari ketenaran Daendels dan Raffles, Pieter Both mempunyai beberapa kebijakan di saat awal-awal berdirinya VOC. Pendirian pos perdagangan di Banten dan pembuatan perjanjian dengan Pulau Maluku demi penguasaan rempah-rempah, adalah kebijakan yang dibuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama tersebut.

Pemerintahannya dari tahun 1610 hingga 1614 meninggalkan beberapa kebijakan yang dianggap berhasil, Sesudah Pieter Both, para gubernur jenderal tetap meneruskan kebijakan Gubernur Jenderal Pieter Both. Pieter Both sendiri wafat pada tahun 1615 di perairan Mauritius, tak lama setelah berhentinya beliau dari jabatan gubernur jenderal.

2. Jan Pieterszoon Coen (Memerintah tahun 1619-1623 dan 1627-1629)

Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke 4 ini tidak kalah tenar dengan gubernur jenderal lainnya. Jan Pieterszoon Coen atau J.P Coen, adalah orang yang memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta, kemudian nama Jayakarta sendiri diubah menjadi Batavia. J.P Coen juga dikenal sebagai pembesar VOC yang cukup berpengaruh di Hindia Belanda.

Kesuksesannya sebagai Gubernur Jenderal ke 4, membuat dirinya dipercaya untuk menjadi Gubernur Jenderal ke 6. Pada masa J.P Coen, terjadi perlawanan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang lebih dikenal sebagai Sultan Agung, dari Kerajaan Mataram Yogyakarta. Perlawanan tersebut terjadi pada tahun 1628 dan 1629, dimana Sultan Agung dan pasukannya menyerang Batavia. 

Pasukan Mataram berhasil menyebarkan wabah kolera ke Batavia melalui Sungai Ciliwung. Banyak orang Belanda yang terjangkit penyakit kolera dan wafat, salah satunya adalah Jan Pieterszoon Coen. Gubernur Jenderal itu wafat di Batavia pada tahun 1629.

3. Herman Willem Daendels (Memerintah tahun 1808-1811)

Nama gubernur jenderal ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Daendels, adalah gubernur jenderal yang memerintah tahun 1808-1811. Pemerintahannya sendiri adalah sebagai wakil Perancis di Indonesia. Belanda sendiri pada masa itu takluk oleh Perancis, sehingga seluruh tanah jajahan Belanda jatuh ke tangan Perancis, salah satunya Indonesia.

Pada masa itu pula, Inggris sedang berperang dengan Perancis, sehingga apabila Inggris masuk ke Indonesia lalu menuju ke Pulau Jawa, itu adalah ancaman besar bagi Perancis. Karena itu, tugas utama Daendels di Indonesia adalah mempertahankan pulau Jawa, yang merupakan pusat pemerintahan, dari serangan Inggris.

Untuk mengerjakan tugas utamanya, Daendels mempunyai banyak kebijakan. Berikut adalah kebijakan yang dibuat oleh Daendels,

1. Membuat jalan dari Anyer (daerah di Banten) hingga Panarukan (daerah di Jawa Timur), yang biasanya disebut Jalan Raya Pos. Pembangunan jalan ini memakan banyak biaya, dan tentunya pembangunan jalan ini memakan banyak korban jiwa. Dikarenakan rakyat Indonesia dipaksa membuat Jalan Raya Pos non-stop.
2. Membangun dermaga di Surabaya.
3. Membangun pabrik senjata di Semarang, untuk produksi senjata.
4. Membangun benteng di Jakarta dan Surabaya, untuk pertahanan.

Semua kebijakan Daendels tersebut dilakukan untuk usahanya menghindari serangan Inggris. Namun, raja-raja yang berkuasa di Jawa dan beberapa orang Belanda, menganggap Daendels bersikap otoriter. Sehingga pada tahun 1811, Daendels dipanggil pulang ke Belanda. Meskipun pada akhirnya Jalan Raya Pos selesai pembuatannya, namun Inggris berhasil masuk ke Indonesia.

4. Thomas Stamford Raffles (Memerintah pada tahun 1811-1816)

Raffles, adalah Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah pada tahun 1811-1816. Dibuatnya Kapitulasi Tuntang, telah mengakhiri kekuasaan Belanda di Hindia Belanda untuk sementara, dan Inggris berkuasa di Hindia Belanda.

Thomas Stamford Raffles membuat banyak kebijakan, yakni sebagai berikut,

1. Bidang Politik

• Membentuk Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan
• Merubah sistem pemerintahan  pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial bercorak barat, jadi kedatangan Raffles juga membawa pengaruh barat, salah satunya adalah sistem pemerintahan

2. Bidang Ekonomi

• Mengenalkan mata uang
• Menghapuskan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib
• Sistem Landrente atau sewa tanah, jadi para petani atau penggarap tanah menyewa tanah dari Inggris untuk digarap dan ditanami

3. Bidang Budaya dan Ilmu Pengetahuan

• Mendirikan Kebun Raya Bogor
• Penemuan dan pemugaran Candi Borobudur
• Penemuan tanaman Rafflesia Arnoldi
• Menulis buku History of Java, berisi tentang sejarah Pulau Jawa pada masanya
• Mendukung Bataviaach Genootschap yang merupakan perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan

4. Bidang Sosial

• Menghapus kerja rodi yang dibuat pada masa Daendels
• Menghapus perbudakan

Kekuasaan Raffles di Indonesia resmi berakhir pada tahun 1816. Berakhirnya kekuasaan Raffles juga merupakan berakhirnya Inggris di Indonesia.

5. Van Der Capellen (Memerintah pada tahun 1816-1826)

Mungkin nama gubernur jenderal yang satu ini masih kurang tenar jika dibandingkan ketenaran Raffles. Perlu diketahui, Van Der Capellen adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang memerintah setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia atau Hindia Belanda.

Kebijakannya pun di Indonesia bisa dibilang cukup berpengaruh. Beliau mengurangi monopoli rempah-rempah di Pulau Maluku, dan menghentikan sewa tanah yang berlaku di Kerajaan Mataram Yogyakarta, untuk membantu para petani. Gubernur Jenderal Capellen juga membuat Departemen Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan untuk Pulau Jawa, Kebijakannya bisa dibilang sebagai kebijakan yang pro terhadap rakyat.

Namun, karena dianggap lemah oleh Belanda, maka Van Der Capellen dipanggil pulang ke Belanda, kemudian digantikan oleh Markus De Kock. 

Pada masa pemerintahan Capellen, meletus juga Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825, yang berakhir pada tahun 1830.

6. Van Den Bosch (Memerintah pada tahun 1830-1834)

Bisa dibilang, Gubernur Van Den Bosch adalah gubernur jenderal yang terkenal ketiga, setelah Herman Williem Daendels dan Thomas Stamford Raffles.

Kebijakannya yang paling terkenal adalah Sistem Tanam Paksa atau Cultuurstelsel. Daendels sendiri membuat Sistem Tanam Paksa untuk mengisi kekosongan kas Belanda akibat Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgia. Rakyat dipaksa untuk menanam tanaman seperti kopi, lada, teh, dan tebu. Nantinya, tanaman itu akan dipanen, kemudian diangkut dan dijual oleh Belanda.

Sayangnya, dalam praktek Cultuurstelsel, peraturan yang ditetapkan tidak sesuai dengan prakteknya. Salah satu peraturan menyatakan bahwa rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian, wajib bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun. Namun, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian, tetap dipaksa untuk bekerja di perkebunan lebih dari 66 hari.

Penyimpangan di dalam Cultuurstelsel menuai kritik dari kaum liberal dan intelektual Belanda. Selain itu, kesewenang-wenangan Van Den Bosch dalam pelaksanaan Cultuurstelsel juga mendapat kritikan tersendiri. 

Selain sistem tanam paksa, Van Den Bosch juga melakukan usaha untuk memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro dan perlawanan Kaum Paderi di Sumatra Barat. Perlawanan Diponegoro dapat berakhir pada tahun 1830, namun perlawanan Kaum Paderi atau perang Paderi terus berlanjut hingga tahun 1837.

7. Van Limburg Stirum (Memerintah pada tahun 1916-1921)

Mungkin nama gubernur jenderal yang satu ini kurang terkenal. Namun, beliau mempunyai kebijakan yang cukup berpengaruh pada masanya.

Van Limburg Stirum adalah orang yang mendirikan Volksraad, atau biasa disebut dewan rakyat. Volksraad didirikan pada tahun 1918. Volksraad adalah perwakilan rakyat Hindia Belanda. 

Selain itu, Limburg Stirum juga membentuk komisi perubahan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat Hindia Belanda.

Limburg Stirum adalah orang yang menjadi pilihan terbaik untuk menjadi gubernur jenderal, dikarenakan kepeduliannya terhadap Indonesia atau Hindia Belanda. Pada masa itu, Belanda menerapkan politik balas budi terhadap rakyat pribumi.

Jadi, Sahabat Hitz, Indonesia atau Hindia Belanda pernah merasakan dipimpin oleh ratusan gubernur jenderal, di antaranya 7 gubernur jenderal di atas. Ada gubernur jenderal yang membuat sengsara rakyat pribumi, ada pula gubernur jenderal yang tidak terlalu menyengsarakan rakyat pribumi. Karena itu, kita harus bersyukur karena hidup di zaman dimana Indonesia sudah merdeka. Jaga terus Indonesia, dan wujudkan terus sikap persatuan dan kesatuan.